Kades Sukamulya Pasang Badan Kawal 400 Sertifikat PTSL di BPN, Tegaskan RT/RW Haram Lakukan Pungutan!

​SUKAMAKMUR, BOGOR – Pemerintah Desa (Pemdes) Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Bogor, bergerak cepat merespons keresahan warga terkait progres program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kepala Desa Sukamulya, Komar, turun langsung memberikan penjelasan terbuka demi memastikan warga mendapat kepastian hukum atas aset tanah mereka.

​Berdasarkan data Pemdes Sukamulya, progres program PTSL di wilayah tersebut sebenarnya telah melampaui 80 persen. Dari total kuota 2.500 bidang tanah yang diajukan, sebanyak 2.100 sertifikat sudah rampung dan terealisasi. Sementara itu, tersisa sekitar 400 bidang tanah yang masih dinanti warga.

​Menjawab pertanyaan publik soal nasib sisa kuota tersebut, Kades Komar memastikan bahwa berkas 400 bidang tanah itu tidak terbengkalai. Seluruh dokumen saat ini sedang dalam tahap verifikasi dan pengerjaan intensif di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

​”Kami sangat memahami harapan warga agar sertifikat ini segera di tangan. Alhamdulillah, 2.100 bidang sudah beres. Untuk sisa 400 bidang lagi, sekarang sedang berproses intensif di BPN dan terus kami kawal ketat,” tegas Komar saat menemui warga.

​Tak hanya mengawal proses di BPN, Komar juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran perangkat desa, termasuk ketua RT dan RW. Ia menginstruksikan agar tidak ada oknum yang mencoba melakukan pungutan liar dalam bentuk apa pun selama proses pengurusan berlangsung.

​Komar menjamin pihak desa tidak akan lepas tangan dan terus membangun koordinasi aktif dengan petugas BPN agar kendala administrasi maupun teknis di lapangan bisa segera teratasi.

​”Komitmen kami jelas: memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan maksimal. Kami mohon warga tetap tenang dan bersabar karena seluruh jajaran desa terus bekerja mengawal hak masyarakat sampai tuntas,” pungkasnya.

​Keterbukaan informasi dan sikap tegas dari Kades Komar ini pun langsung menuai apresiasi positif dari masyarakat. Warga mengaku jauh lebih tenang setelah mendapatkan kejelasan langsung mengenai status sertifikat tanah mereka serta jaminan bebas pungutan dari pemerintah desa. (Redaksi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *