Harta Pejabat Kabupaten Bogor Melejit Fantastis: Aktivis Nasional Tantang KPK Lakukan Pembuktian Terbalik

Beritapantau.com||BOGOR, [11- Sabtu- 2026] – Lonjakan kekayaan yang tidak wajar di kalangan pejabat publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memicu reaksi keras di tingkat nasional. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru menunjukkan grafik kenaikan harta yang dianggap “istimewa” dan tidak masuk akal jika disandingkan dengan pendapatan resmi sebagai aparatur sipil negara.

Menanggapi fenomena ini, koalisi masyarakat sipil dan pengamat kebijakan publik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak hanya sekadar melakukan verifikasi administratif, tetapi berani mengambil langkah ekstrem melalui mekanisme “Pembuktian Terbalik.”

Kritik Tajam Terhadap “Anomali” Kekayaan

Kenaikan harta hingga miliaran rupiah dalam waktu singkat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya dinilai sebagai bentuk ketidakpatutan etis dan indikasi kuat adanya unexplained wealth (kekayaan yang tak terjelaskan).

“Kabupaten Bogor seolah menjadi lumbung kekayaan pribadi bagi segelintir pejabat. Bagaimana mungkin di tengah sorotan kasus-kasus hukum yang pernah menjerat kepemimpinan sebelumnya, para pejabat ini masih memiliki keberanian memamerkan kenaikan harta yang melesat fantastis?” ujar Nelson ST, perwakilan aktivis anti-korupsi
Yang tergabung dalam Aliansi PANDAWA (Pengawalan hak warga dan pengawasan anggaran negara)

Tantangan untuk KPK: Berani atau Tidak?
Publik kini menaruh sorotan tajam pada keberanian KPK. Selama ini, LHKPN seringkali hanya dianggap sebagai “macan kertas” yang tidak memiliki taring penindakan.
“Kami menantang KPK: Beranikan kalian menerapkan prinsip pembuktian terbalik terhadap pejabat Bogor ini? Jika mereka tidak bisa membuktikan asal-usul harta tersebut secara legal, maka negara harus menyitanya. Jangan sampai LHKPN hanya jadi ajang pamer kekayaan hasil kongkalikong,” tegasnya.

Poin-Poin Tuntutan Nasional:

Audit Investigatif: Mendorong KPK dan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan aset tersembunyi yang mungkin tidak tercatat sepenuhnya namun terafiliasi dengan pihak ketiga.

Uji Sahih Penghasilan: Membandingkan secara transparan antara take home pay resmi pejabat dengan gaya hidup dan akumulasi aset yang
dilaporkan.

Sanksi Pemecatan: Mendesak Kemendagri untuk memberikan sanksi administratif berat hingga pemecatan bagi pejabat yang terbukti memberikan laporan palsu atau tidak wajar.

Skandal “harta istimewa” pejabat Bogor ini harus menjadi momentum nasional untuk membenahi integritas birokrasi. Rakyat Bogor, yang masih bergelut dengan masalah infrastruktur dan kemiskinan, tidak boleh terus disuguhi tontonan kemewahan pejabat yang sumbernya meragukan. (Red)