Lintas Daerah

Demo Tolak Putusan MRP Papua Selatan di Swissbel Hotel Merauke

WAMENA , PAPUA,-BERITAPANTAU.COM

Ratusan masa aksi demo gabungan di Swissbel Hotel Merauke, menolak keras putusan MRP Papua. Masa aksi tergabung dari Lembaga Masyarakat adat Papua dan tim daerah otonomi baru (DOB) serta tim pasukan merah putih. Pasalnya, Tim Pansel Unsur adat bukan LMA, Pansel harus asli orang LMA jika permintaan itu di abaikan maka akan terjadi demo besar besaran dan akan melumpuhkan kota Wamena, sehingga Wamena akan di pimpin oleh masing-masing ketua LMA dan DOB. Selasa, (17/09/2024).

Selain itu, para demonstran minta cabut rekomendasi LMA, dinilai Agus Huby selaku ketua MRP (Majelis Rakyat Papua) gagal menjalankan amanat undang-undang dan ikut terlibat melawan Undang-Undang Otsus.

Selanjutnya, demonstran meminta Pj. Gubernur Papua Pegunungan batalkan TIM Pansel.

Aksi demonstrasi itu menjadi sorotan publik, hal tersebut di tanggapi oleh Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Papua Dr. Lenis Kogoya, STh., M.Hum,

Dikatakan Lenis saat di hubungi aksi demonstrasi di Papua pegunungan terjadi akibat adanya dugaan ada keterlibatan para pemangku kebijakan di pemerintahan yang di nilai tidak akuntabel dan transparan, dia pun mendukung masyarakat lembaga adat melakukan aksi protes dan meminta ketua Pansel provinsi yang memimpin di kabupaten dan kota harus asli masyarakat lembaga adat,

“Saya setuju masyarakat menolak Tim Pansel karena pansel di wilayah pegunungan karena daerah-daerah konflik jadi lebih baik di batalkan dan lembaga adat yang masuk sebagai ketua Pansel provinsi kabupaten kota sesuai undang-undang”,Ujarnya.

Menanggapi masyarakat adat melakukan demo terkait menolak atas sikap pemerintah yang di nilai tidak transparan dan profesional. Maka Lenis Kogoya kembali menegaskan dan berharap,

Seluruh tanah Papua lembaga adat patut untuk menyikapi permintaan LMA. karena hal itu seluruh tanah Papua 6 provinsi semua atas rekomendasikan oleh LMA (lembaga adat), selain itu tidak ada”,Jelasnya

Lanjut kata lenis, “Maka ketua Pansel wajib dari orang asli LMA”,Tegasnya

(Tim/Red)

MUHAMMAD WAHIDIN

Recent Posts

Pembangunan RSUD Parung Jadi Klinik, BPI KPNPA RI Bogor Desak Kejari Cibinong Transparan Ungkap Proses Hukum

Bogor – Ketua BPI KPNPA RI Bogor, Rizwan Riswanto, mendesak Kejaksaan Negeri Cibinong untuk membuka…

1 hari ago

*Disdik Kabupaten Bogor Tabrak UU Keuangan Negara, Pengelolaan Dana BOS 16 SD di Bogor Amburadul Hingga Rugikan Daerah Miliaran Rupiah, Kadisdik dan Manager BOS Menghindar Dari Konfirmasi Wartawan*

BOGOR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidakberesan serius dalam pertanggungjawaban keuangan pada 16 Sekolah…

2 hari ago

Pemkab Bogor Dorong Perangkat Daerah Tertib Kelola Arsip Statis

Sukaraja – Pemerintah Kabupaten Bogor Melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor menyelenggarakan Sosialisasi Arsip…

2 hari ago

Hati Nurani Mati? Siswa Yatim SMK Pariwisata Citayam Dilarang Ujian, LSM BPPK RI: Copot Kepseknya atau Kami Laporkan ke KPAI dan Ombudsman!

BOGOR – Dunia pendidikan di Kabupaten Bogor kembali tercoreng oleh tindakan yang dinilai jauh dari…

3 hari ago

Perusahaan diam, pemerintah membisu, DPRD kab Bogor Tutup mata : Transparansi Perizinan PT mortar Indonesia Dipertanyakan ?

Bogor, Aksi mahasiswa dan pemuda digelar di Kabupaten Bogor untuk menyoroti transparansi perizinan PT Mortar…

3 hari ago

Dari Seremoni Jadi Sia-Sia: Menggugat Logika Pemborosan Anggaran Penanaman Pohon di Jalan Bomang.

BOGOR – Kebijakan publik yang nirperencanaan kembali dipertontonkan secara vulgar di Kabupaten Bogor. Proyek penanaman…

3 hari ago