Beritapantau.com||CITEUREUP – Sikap diam seribu bahasa ditunjukkan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, saat dikonfirmasi mengenai kepastian pelantikan Camat definitif di Kecamatan Citeureup. Ketidakjelasan ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat: Apakah Kabupaten Bogor memang kekurangan ASN yang kompeten, ataukah kursi strategis ini tengah dijadikan komoditas politik menjelang momentum kekuasaan?
Kecamatan Citeureup, yang merupakan salah satu wilayah industri vital di Kabupaten Bogor, seolah dibiarkan berjalan tanpa nakhoda yang kuat. Padahal, keberadaan pejabat definitif sangat krusial dalam pengambilan keputusan strategis dan pelayanan publik yang maksimal.
Pengamat kebijakan publik menilai, bungkamnya sang Bupati mencerminkan lemahnya komitmen terhadap penataan birokrasi yang bersih. “Jika alasannya teknis, sampaikan. Jika karena kekurangan orang, buka ke publik. Tapi jika diam, publik wajar menduga ada ‘transaksi’ di balik layar yang belum menemui titik temu,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Masyarakat kini bertanya-tanya, untuk siapa sebenarnya Rudy Susmanto bekerja? Apakah untuk kemaslahatan warga Bogor yang membutuhkan kepastian pelayanan, atau demi mengamankan kepentingan golongan dan mahar politik tertentu? Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pendopo terkait alasan penundaan yang berlarut-larut ini.
Statement Wahid, Warga Citeureup.
”Kami bosan melihat drama birokrasi ini. Citeureup bukan kecamatan kecil, kami butuh pemimpin yang sah, bukan sekadar pelaksana tugas yang kewenangannya dibatasi. Kalau Bupati Rudy Susmanto terus-terusan bungkam, kami patut curiga: Jangan-jangan jabatan Camat kami sedang dilelang untuk kepentingan politik 2024 atau 2029? Jangan jadikan Citeureup tumbal dari ambisi golongan Anda. Kalau mengurus satu Camat saja sudah gagal, bagaimana mau mengurus seluruh Kabupaten Bogor?”
Masyarakat Citeureup meminta ketegasan Rudy Susmanto selaku Bupati Bogor agar memberikan kepastian bukan kepalsuan.
(Red-ed)
(Red-ed)
Beritapantau.com||GUNUNG PUTRI – Praktik pengalihan fungsi fasilitas publik secara sepihak kembali terjadi. PT Jakarta Prima…
Beritapantau.com||Bogor Barat kembali berada di persimpangan jalan. Isu pembukaan kembali aktivitas tambang memicu diskursus panas.…
Beritapantau.com||CIBINONG, BOGOR – Aliansi Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara (PANDAWA) mengecam keras pernyataan…
Beritapantau.com||BOGOR – Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI…
Beritapantau.com||Jasinga Bogor, 4 Mei 2026 - Hardiknas 4 Mei 2026 kembali jadi momen refleksi atau…
Beritapantau.com||Bandung — Sejumlah pengasuh pondok pesantren di wilayah Jawa Barat mendatangi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan…