Dugaan Penipuan Program Dapur MBG di Pesantren Jabar, BPIKPNPA RI Siap Kawal hingga Tuntas

Beritapantau.com||Bandung — Sejumlah pengasuh pondok pesantren di wilayah Jawa Barat mendatangi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor pada Kamis (30/4/2026) untuk melaporkan dugaan penipuan dalam program dapur MBG (Makan Bergizi Gratis).

“Para kiai dan gus tersebut mengaku menjadi korban pihak yang mengatasnamakan Koperasi Santri Nusantara (Kopsantara) atau Dapur Santri Nusantara (DSN). Dalam pengaduan itu, masing-masing pesantren disebut mengalami kerugian finansial mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah,”dikutip dari media NU online.

Modus yang dilaporkan, pihak DSN menjanjikan program dapur SPPG sebagai mitra Badan Gizi Nasional kepada pesantren. Namun setelah sejumlah dana disetorkan dan pembangunan dapur dilakukan, program tersebut tidak berjalan sebagaimana dijanjikan

Ketua Umum BPIKPNPA RI, Rahmad Sukendar, mengungkapkan pihaknya juga menerima banyak aduan serupa dari masyarakat. Ia menyoroti praktik mencurigakan terkait “titik biru” yang dijadikan syarat operasional dapur.

“Kami melihat banyak pesantren yang sudah membangun dapur, namun ‘titik birunya’ hilang. Ketika ingin diaktifkan kembali, justru dimintai uang oleh oknum hingga ratusan juta rupiah. Ini sangat merugikan dan harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya BGN,” ujar Rahmad. Minggu (3/5/26).

Menurutnya, kasus ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah, khususnya yang menyasar sektor pendidikan dan gizi.

BPIKPNPA RI menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penipuan dan potensi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kemitraan dapur MBG.

“Kami dari BPIKPNPA RI akan mengawal kasus ini sampai selesai. Jangan sampai ada lagi masyarakat, khususnya pesantren, yang menjadi korban penipuan berkedok program kemitraan,” tegas Rahmad.

Pihaknya juga meminta pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan klarifikasi resmi, audit menyeluruh terhadap mitra-mitra program, serta memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kasus ini kini menjadi sorotan serius, mengingat program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi generasi muda di lingkungan pendidikan. (Red)