Ketua Umum AJNI Perintahkan Jajaran Daerah Awasi dan Laporkan Penyalahgunaan Anggaran Negara

BOGOR, Beritapantau.com – Ketua Umum Asosiasi Jurnalis Nusantara Indonesia (AJNI), Achmad Hidayat, menginstruksikan seluruh jajaran AJNI, mulai dari tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten, untuk terus mengawal serta melaporkan setiap dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran negara, baik untuk pembangunan maupun bantuan sosial kepada masyarakat, Sabtu ( 20/12/2025 )

Instruksi tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen AJNI dalam menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial, sekaligus mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Saat ditemui awak media, Achmad Hidayat menegaskan bahwa anggaran yang digelontorkan oleh negara harus digunakan secara tepat sasaran dan diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Anggaran yang digelontorkan oleh negara harus tepat sasaran dan harus dikontrol agar jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum yang rakus dan berhati busuk, yang kerjanya hanya merampok uang negara,” tegas Achmad Hidayat.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan memiliki potensi besar untuk menyejahterakan rakyatnya apabila pengelolaan anggaran dilakukan secara baik dan bersih.

Negara Indonesia sangat kaya. Insya Allah, bilamana penggunaannya baik dan tidak banyak yang dikorupsi, sudah pasti rakyat akan makmur,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, Achmad Hidayat juga mendesak agar negara bersikap tegas dalam penegakan hukum, khususnya kepada aparat penegak hukum (APH), agar tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus dugaan korupsi.

Negara harus tegas dan APH tidak boleh pandang pilih. Bilamana ada dugaan korupsi, harus segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Achmad menegaskan bahwa langkah pengawasan dan pelaporan yang dilakukan AJNI sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

AJNI, lanjutnya, akan terus mendorong peran aktif jurnalis di seluruh Indonesia untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Redaksi)