Hukum & Kriminal

Keuntungan Margin CV. Aie Bareh Sudah di Atur Dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa

BUKITTINGGI – BERITAPANTAU.com

Dalam spekfikasi teknis kerja proyek penampungan pasar bawah dan pusat kuliner eks stasiun Kota Bukittinggi senilai Rp. 12.910.999.999.21 sumber dana APBD “uang rakyat ” tahun 2023.

Directur Pencegahan Gerakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi ( GARANSI) Zulham Azmi,SH saat di hubungi awak media (02/10/23) ia mengatakan kami terus memantau proyek pembangunan penampungan pasar bawah dan kuliner eks stasiun Bukittinggi.

Ujarnya menerangkan ( Zulham-red) sebab kami memiliki dokumen Diteil Engineering Desigan ( DED) Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen pendukung lainnya terhadap proyek tersebut.

Temuan yang kita peroleh di lokasi saat ini, pekerjaan proyek terdapat pada pasal 8 tertuang pekerjaan pagar pengamanan / sementara proyek 1. Lingkungan pekerjaan jika di perlukan, pekerjaan pagar sementara dari seng dengan cara pembuatan / sewa pagar sementara pada sekeliling proyek, hingga lokasi proyek siap untuk pekerjaan selanjutnya anggaran ini tersedia di RAB nya.

Pasal 10 sarana proyek 1. Air kerja.

A. Air untuk keperluan pekerjaan harus diadakan apabila mungkin didapat dari sumber yang ada di tiap lokasi kegiatan, penyedia harus membuat sambungan – sambungan sementara yang di perlukan atau cara lain untuk mengalirkan air dan mencabut kembali pada waktu pekerjaan selesai dan membetulkan pekerjaan yang terganggu.

B. Tidak di perkenankan mengambil air atau menyambung dari saluran induk, lubang penyedot reserveor dan sebagainya tanpa terkebih dahulu mendapat izin dari pimpinan lembaga yang berwenang.

C.Apabila air di dapat dari sumber lain penyedia harus membayar segala ongkos penyambungan air yang di pakai dan pembongkarannya kembali.

Sambung zulham zami,SH jika tidak ada tindakan dari penegak hukum terkait informasi ini, maka kami akan menunggu waktu PHO nya nanti kita minta pihak yang lebih berkompeten dalam penanganannya. Betuk peranserta kami yang di atur dalam PP Ri No 43 Tahun 2018 Tenang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,Kolusi dsn Nepotisme dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat, imbuhnya.

Tim/Red

Ubay

Recent Posts

Tindakan menyisipkan kegiatan ilegal di luar RPJMD ke dalam RKA/APBD merupakan bentuk kesewenang-wenangan pejabat dan berpotensi kuat masuk ke ranah tindak pidana korupsi.

Jakarta - Secara yuridis, APBD wajib linier dengan dokumen perencanaan. Jika ada pemaksaan penyusupan agenda…

7 jam ago

Panglima Besar Laskar Kuda Putih: Pengakuan Hutan Adat Harus Libatkan Raja dan Sultan

Cirebon, 7 Juni 2026 – Panglima Besar Laskar Kuda Putih Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon, Raden…

1 hari ago

Menanti Kejaksaan Agung Membongkar Borok Transaksional KDMP

Jakarta - Mekanisme pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini berada di titik nadir kepercayaan…

2 hari ago

Dukung Program Presiden Prabowo, HKTI Jabar Gelar Sarasehan dan Pramusda di Kementan RI

JAKARTA – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat menggelar agenda Silaturahmi DPC dan Sarasehan…

3 hari ago

Aksi Humanis Polsek Citeureup: Konsisten Berbagi Nasi Bungkus Setiap Hari Jumat dari Dompet Sukarela Anggota

CITEUREUP – Pemandangan hangat dan menyejukkan hati terlihat di depan Markas Kepolisian Sektor (Mako Polsek)…

3 hari ago

Menuju Bogor Istimewa dan Gemilang, Kades Gunungsari Ajak Warga Maknai HJB ke-544 dengan Aksi Nyata

BOGOR – Momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 tahun 2026 menjadi pijakan penting bagi seluruh…

5 hari ago