PEMERINTAH

Ketua FPRN Bogor: COMPAS 2026 Jadi Langkah Nyata Bangun Profesionalisme Ormas

Beritapantau.com||OGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor menggelar Coffee Morning bersama Organisasi Kemasyarakatan (COMPAS) Angkatan I Tahun 2026, Senin (27/4/2026), dengan mengusung tema “Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Konflik, Keterampilan Mediasi dan Negosiasi Bantuan Hukum.”

Kegiatan yang diikuti oleh 50 peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bogor tersebut menjadi forum strategis dalam meningkatkan pemahaman organisasi masyarakat terkait penyelesaian konflik secara damai melalui mediasi, negosiasi, serta pendampingan bantuan hukum.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor, Ferdinando Selmi Pardede, dalam sambutannya menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.

“Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menjaga keharmonisan sosial. Dengan penguatan kapasitas dalam mediasi, negosiasi, dan bantuan hukum, diharapkan ormas mampu menjadi bagian dari solusi dalam penyelesaian konflik di masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir pula Ketua PERADI Kabupaten Bogor, Oteu Herdiansyah, SH, yang memberikan pemaparan terkait dasar-dasar bantuan hukum serta teknik mediasi yang efektif. Selain itu, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Bogor turut memberikan materi mengenai langkah preventif dalam penanganan persoalan hukum di lingkungan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPC Forum Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN) Kabupaten Bogor, Sintaro Suprayoga, memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai telah membuka ruang dialog konstruktif antara pemerintah dan organisasi masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan agar lebih profesional dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Ini menjadi bentuk sinergi positif antara pemerintah dan elemen masyarakat,” kata Sintaro.

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting untuk terus dilakukan secara berkelanjutan agar organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bogor semakin memiliki pemahaman yang baik dalam membangun komunikasi serta menjaga kondusivitas wilayah.

“Harapan kami ke depan, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, sehingga terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan insan pers demi Kabupaten Bogor yang lebih harmonis,” tambahnya.

Coffee Morning tersebut berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber, sehingga memberikan wawasan baru bagi para peserta dalam menghadapi dinamika sosial di lingkungan masing-masing.

Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap organisasi kemasyarakatan dapat semakin profesional, adaptif, dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah.

(Red)

MUHAMMAD WAHIDIN

Recent Posts

*​Wujud Nyata Polri Peduli Petani, Sat Lantas Polres Kuningan Sukseskan Program Ketahanan Pangan*

Kuningan, 15 Juni 2026 – Sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap sektor pertanian dan upaya mendukung…

18 jam ago

Suara Rakyat Bukan Musuh: Mengawal Kemudi Bangsa Menuju 2045

Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd. Pemerhati Sosial dan Budaya | Lembaga Kajian Sosial dan Budaya…

2 hari ago

Ungguli 6 Kandidat Lain, Peri Rizki Dipercaya Pimpin DPC PKB OKU Melalui Keputusan Final

​BATURAJA – Langkah politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memasuki…

4 hari ago

Bocoran BAP Kasus Suap MBG Soni Sanjaya: Aliansi PANDAWA Sebut Keserakahan Dilakukan Berjamaah oleh Tokoh Besar

JAKARTA – Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara) mengeluarkan pernyataan sikap kritis…

6 hari ago

BPI KPNPA RI Bogor Raya Kritik Tajam Kinerja Kejari Cibinong: Mandul, Kasus Korupsi Seperti Ditelan Bumi.

BOGOR – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA…

7 hari ago

Tindakan menyisipkan kegiatan ilegal di luar RPJMD ke dalam RKA/APBD merupakan bentuk kesewenang-wenangan pejabat dan berpotensi kuat masuk ke ranah tindak pidana korupsi.

Jakarta - Secara yuridis, APBD wajib linier dengan dokumen perencanaan. Jika ada pemaksaan penyusupan agenda…

1 minggu ago