Negara dalam Bahaya Kompromi: Menggugat Peran “Lobi” KPK dan Candu Hibah Daerah untuk Aparat Hukum.

Beritapantau.com||JAKARTA – Indonesia sedang berada di persimpangan jalan penegakan hukum yang mengkhawatirkan. Transformasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kian bergeser menjadi “konsultan” Pemerintah Daerah (Pemda), berkelindan dengan maraknya hibah APBD kepada instansi Aparat Penegak Hukum (APH), menciptakan sebuah ekosistem yang rentan terhadap praktik korupsi sistemik yang terlegitimasi.

KPK: Dari Macan Penindak Menjadi Konsultan Administrasi?
Langkah KPK masuk ke daerah dengan dalih pendampingan tata kelola kini menuai kritik pedas. Menjadikan lembaga antirasuah sebagai mitra pendamping administratif Pemda adalah sebuah kekeliruan fatal dalam logika check and balances.

“KPK dibentuk untuk memburu koruptor, bukan untuk menjadi stempel pembenaran kebijakan daerah,” tegas narasi ini. Kedekatan emosional dan institusional antara pendamping (KPK) dan yang didampingi (Pemda) secara perlahan akan melumpuhkan objektivitas. Ketika KPK sudah ‘mencicipi’ duduk bersama dalam merancang proyek atau anggaran, keberanian untuk melakukan penindakan jika terjadi penyimpangan akan tersandera oleh rasa sungkan dan konflik kepentingan.

Hibah APBD: Gratifikasi Institusional yang Dilegalkan?
Sorotan tajam juga tertuju pada tren hibah daerah yang mengalir deras ke instansi vertikal (Polri, Kejaksaan, hingga pembangunan gedung instansi hukum lainnya). Secara etika hukum, ini adalah anomali. Bagaimana mungkin seorang jaksa atau polisi bisa mengusut dugaan korupsi seorang Kepala Daerah secara garang, jika gedung kantor, AC, hingga kendaraan operasional mereka dibiayai oleh orang yang seharusnya mereka periksa?

Praktik ini menyerupai “gratifikasi institusional” yang dilegalkan atas nama koordinasi. Ketergantungan anggaran operasional APH di daerah terhadap kemurahan hati Pemda melalui dana hibah berpotensi besar menciptakan ‘utang budi’ yang melumpuhkan supremasi hukum. Hukum tidak boleh dibeli dengan fasilitas.

“Erosi Independensi dan Matinya Integritas”

Fenomena ini menunjukkan adanya upaya halus untuk menjinakkan taring penegakan hukum melalui “politik fasilitas”. Jika KPK sibuk mendampingi dan APH asyik menerima hibah, maka rakyat adalah pihak yang paling dirugikan. Fungsi pengawasan menjadi mandul, dan korupsi di daerah akan tumbuh subur di bawah radar kolaborasi yang semu.

Tuntutan Nasional: Evaluasi Total dan Kembalikan Marwah
Kami mendesak pemerintah pusat untuk:

Menghentikan total praktik hibah APBD kepada instansi penegak hukum vertikal guna menjaga independensi mutlak. Anggaran APH harus murni dari APBN.

Mengembalikan peran KPK sebagai pengawas eksternal yang independen, bukan pendamping teknis yang masuk ke dalam sistem birokrasi daerah.

Audit Transparansi terhadap seluruh nota kesepahaman (MoU) antara Pemda dan aparat hukum untuk memastikan tidak ada pasal-pasal “perlindungan hukum” terselubung.

Penegakan hukum yang berintegritas tidak boleh berhutang budi pada kekuasaan yang diawasinya. Jangan biarkan hukum kita tumpul karena fasilitas.

“Praktik ‘kedekatan’ melalui hibah dan pendampingan ini secara substansi menabrak semangat Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) tentang gratifikasi. Meskipun dibungkus dalam bentuk hibah institusi, secara filosofis ia menciptakan situasi ‘konflik kepentingan’ yang dilarang dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penegakan hukum tidak boleh hanya sekadar legal secara administratif, tapi harus berintegritas secara moral.”

Koordinator Pandawa:
Pengawal hak warga dan pengawasan anggaran negara.
(Red)