Beritapantau.com||BOGOR – Pernyataan Presiden yang menegaskan komitmen untuk mengejar koruptor hingga ke titik paling jauh—bahkan sampai “Antartika”—menjadi harapan besar bagi publik. Namun di lapangan, khususnya di Kabupaten Bogor, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari: apakah komitmen itu benar-benar dirasakan hingga ke daerah?
Sebab, dugaan praktik jual beli jabatan yang kini mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor justru memperlihatkan kondisi sebaliknya. Isu yang berkembang tidak lagi sekadar bisik-bisik, tetapi telah menjadi perhatian luas masyarakat. Alih-alih mendapat jawaban terbuka, publik justru dihadapkan pada situasi yang sama: minim transparansi dan belum adanya penjelasan resmi yang utuh.
Seorang pemantau kebijakan publik di Kabupaten Bogor menilai, pernyataan Presiden seharusnya menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah. “Pernyataan keras Presiden harusnya menjadi alarm bagi semua kepala daerah. Tapi kalau di daerah masih ada dugaan praktik seperti ini dan tidak disentuh, maka publik berhak bertanya: di mana letak keseriusan penegakan hukum?” Ia menegaskan, keterbukaan menjadi kunci utama. “Kalau memang tidak ada pelanggaran, buka ke publik. Tapi kalau dibiarkan tanpa kejelasan, justru akan memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan,” tegasnya.
Sorotan publik kini tidak lagi berhenti pada pejabat teknis. Dalam sistem pemerintahan daerah, tanggung jawab tertinggi berada di tangan kepala daerah, sehingga perhatian mulai mengarah ke Bupati Bogor. Pertanyaan yang mengemuka pun semakin tajam:
apakah dugaan ini berdiri sendiri, atau terjadi dalam sistem yang diketahui oleh pimpinan daerah? Sumber yang dihimpun menyebutkan, dugaan praktik ini tidak bersifat sporadis, melainkan mengarah pada pola yang terstruktur, terutama dalam pengisian jabatan strategis melalui promosi dan mutasi ASN.
Isu “Rekening Gendut” dan Krisis Kepercayaan Di tengah situasi tersebut, isu mengenai rekening pejabat yang disebut-sebut semakin “gendut” kembali mencuat dan memperkuat kecurigaan publik. Nama pejabat di lingkungan BKPSDM disebut masuk dalam pusaran isu, meski hingga kini belum ada klarifikasi resmi yang mampu menjawab keresahan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan satu hal yang jelas, krisis kepercayaan mulai terjadi.
Peran Inspektorat sebagai pengawas internal juga dipertanyakan. Hingga kini, belum ada pernyataan komprehensif terkait hasil pemeriksaan. “Kalau pengawas diam, lalu siapa yang memastikan sistem berjalan benar? Jangan sampai Inspektorat hanya menjadi formalitas,” ujar seorang tokoh masyarakat. Di sisi lain, 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor juga dinilai belum menunjukkan langkah konkret. “Rakyat memilih mereka untuk bersuara. Kalau dalam situasi seperti ini tetap diam, publik berhak mempertanyakan keberpihakan mereka,” kata seorang aktivis.
Nada kritik masyarakat semakin keras, menyentuh langsung aspek moral kepemimpinan. “Kalau tidak mampu menahan godaan uang yang begitu besar di Kabupaten Bogor, lebih baik mundur. Masih ada jutaan masyarakat yang lebih layak memimpin,” tegas seorang tokoh lokal. Ia juga menyoroti ketimpangan yang terjadi: “Di atas ada dugaan permainan jabatan dan anggaran, tapi di bawah RT/RW masih menunggu haknya, pegawai kontrak belum dibayar. Ini bukan hanya salah, ini tidak bermoral.”
Pengamat pemerintahan daerah menilai, jika dugaan ini terbukti, maka konsekuensinya sangat serius. “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini berpotensi masuk ranah pidana karena menyangkut penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi.” Ia menambahkan, praktik jual beli jabatan merusak sistem merit secara fundamental. “Kalau jabatan ditentukan oleh uang, maka kompetensi tidak lagi menjadi ukuran. Ini berbahaya bagi masa depan birokrasi.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Inspektorat maupun Bupati Bogor. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.Namun tekanan publik terus meningkat.
Dalam konteks ini, pesan masyarakat menjadi sederhana namun tajam, jangan bicara terlalu jauh sampai Antartika, kalau di daerah sendiri dugaan pelanggaran justru belum tersentuh. Jika tidak ada langkah nyata, publik bisa saja menilai bahwa komitmen pemberantasan korupsi hanya sebatas retorika.
Persoalan ini bukan hanya tentang Bogor. Ini adalah ujian bagi negara dalam menjaga integritas birokrasi. Karena ketika dugaan pelanggaran dibiarkan tanpa kejelasan, maka pesan yang diterima publik sangat jelas, bahwa kekuasaan bisa lebih kuat daripada kebenaran. Dan pada titik itu, pertanyaan yang akan terus bergema adalah,Apakah ini benar penegakan hukum… atau sekadar omon-omon? (Red)