CIREBON — Menyikapi informasi mengenai rencana aksi massa Aliansi Masyarakat Cirebon Bersatu di Jakarta pada tanggal 10 September 2026, Kanjeng Sultan Sepuh Cirebon, KGSS Pangeran Heru Rusyamsi Arianatareja, S.Psi., M.H., menyampaikan dawuh dan sikap resmi Kesultanan Cirebon kepada seluruh masyarakat Cirebon dan seluruh pihak yang berkepentingan.
1. AKSI TERSEBUT BUKAN KEGIATAN KESULTANAN CIREBON
Kanjeng Sultan Sepuh menegaskan bahwa rencana aksi massa Aliansi Masyarakat Cirebon Bersatu pada 10 September 2026 di Jakarta bukan merupakan kegiatan Kesultanan Cirebon.
Aksi tersebut tidak mewakili sikap, keputusan, mandat, maupun aspirasi resmi Kesultanan Cirebon.
Kesultanan Cirebon juga tidak pernah memberikan mandat, perintah, ataupun instruksi kepada pihak mana pun untuk menyelenggarakan aksi tersebut dengan mengatasnamakan Kesultanan Cirebon.
Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang menggunakan nama, gelar, lambang, simbol, atribut atau identitas Kesultanan Cirebon dalam aksi tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai representasi resmi Kesultanan Cirebon tanpa adanya mandat atau persetujuan resmi dari Kanjeng Sultan Sepuh.
2. MENGHORMATI HAK MENYAMPAIKAN ASPIRASI
Kesultanan Cirebon menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi sebagaimana dijamin dalam kehidupan demokrasi dan konstitusi Negara Republik Indonesia.
Namun, kebebasan menyampaikan aspirasi harus berjalan bersama dengan tanggung jawab, ketertiban, penghormatan terhadap hukum, serta kewajiban menjaga keamanan dan persatuan masyarakat.
Kanjeng Sultan Sepuh mengimbau agar seluruh pihak yang terlibat senantiasa mengedepankan cara-cara yang damai, santun dan konstitusional.
3. DAWUH KEPADA MASYARAKAT CIREBON
Kanjeng Sultan Sepuh menyerukan kepada seluruh masyarakat Cirebon:
“Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Jangan membawa nama Kesultanan Cirebon ke dalam kepentingan politik, kelompok maupun aksi tertentu tanpa mandat resmi.”
Cirebon adalah tanah yang memiliki sejarah panjang, tradisi, budaya dan nilai-nilai luhur yang harus dijaga bersama.
Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persaudaraan masyarakat Cirebon.
4. KESULTANAN CIREBON MEMILIH JALAN HARMONISASI
Kanjeng Sultan Sepuh menegaskan bahwa Kesultanan Cirebon memilih jalan harmonisasi, komunikasi dan persaudaraan dengan Pemerintah NKRI.
Kesultanan Cirebon tidak ingin sejarah dan kebesaran Cirebon dijadikan alasan untuk menciptakan pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah.
Sebaliknya, nilai-nilai luhur Kesultanan Cirebon hendaknya menjadi kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih damai, berdaulat, adil dan sejahtera.
«“Dawuh saya jelas. Kesultanan Cirebon tidak terlibat dan tidak memberikan mandat terhadap aksi massa Aliansi Masyarakat Cirebon Bersatu pada 10 September 2026 di Jakarta. Saya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi Kesultanan Cirebon memilih jalan dialog, musyawarah, kedamaian dan konstitusional. Jangan jadikan nama Kesultanan sebagai alat untuk kepentingan kelompok tertentu.”»
5. MENJAGA MARWAH KESULTANAN DAN PERSATUAN NKRI
Kesultanan Cirebon memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah, kehormatan dan nilai-nilai luhur leluhur, sekaligus menjalankan tanggung jawab kebangsaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.
Karena itu, setiap langkah dan sikap Kesultanan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu persatuan masyarakat Cirebon, persatuan Nusantara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kesultanan Cirebon menyerukan agar tidak ada pihak yang melakukan provokasi, intimidasi, kekerasan maupun tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
6. PESAN KEPADA SELURUH PIHAK
Kanjeng Sultan Sepuh mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, pemuda, organisasi masyarakat dan seluruh warga Cirebon untuk:
Menjaga persaudaraan.
Menjaga kedamaian.
Menjaga marwah Cirebon.
Menghormati hukum dan konstitusi.
Mengutamakan dialog dan musyawarah.
Menjaga keharmonisan dengan Pemerintah NKRI.
Jangan sampai perbedaan aspirasi membuat masyarakat Cirebon terpecah.
PENEGASAN AKHIR
Dengan demikian, Kesultanan Cirebon secara resmi menyatakan bahwa rencana aksi massa Aliansi Masyarakat Cirebon Bersatu pada tanggal 10 September 2026 di Jakarta bukan merupakan kegiatan resmi Kesultanan Cirebon dan tidak mendapatkan mandat dari Kesultanan Cirebon.
Segala sikap, pernyataan dan tindakan yang dilakukan dalam aksi tersebut merupakan tanggung jawab pihak atau kelompok yang menyelenggarakannya, dan tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan sikap resmi Kesultanan Cirebon.
Kesultanan Cirebon tetap berdiri untuk Cirebon, untuk persaudaraan, untuk kedamaian, untuk kebudayaan Nusantara, dan untuk Indonesia.
Cirebon, 30 Agustus 2026
KGSS Pangeran Heru Rusyamsi Arianatareja, S.Psi., M.H.
Kanjeng Sultan Sepuh Cirebon
(Redaksi)
