OPINI: Ironi Percepatan Pembangunan di Tengah Lambatnya Pengentasan KemiskinanJakarta, 22 April 2026 .

Beritapantau.com||Bogor – Pemandangan kontras menghiasi wajah Indonesia saat ini. Di satu sisi, kita menyaksikan proyek strategis nasional (PSN), jalan tol, hingga infrastruktur megah selesai dalam waktu singkat dengan label “percepatan”. Namun di sisi lain, grafik pengentasan kemiskinan dan penyelarasan kesejahteraan seolah berjalan di tempat, bahkan tertinggal jauh di belakang beton-beton yang terus tumbuh.

Kenapa pemerintah selalu bisa melakukan “percepatan” untuk pembangunan fisik, namun tampak gagap melakukan hal yang sama untuk urusan perut rakyat?

“Pembangunan Fisik vs Pembangunan Manusia”
Secara politik, pembangunan fisik lebih mudah dipamerkan sebagai prestasi. Gedung dan jalan adalah simbol kasat mata yang bisa difoto dan diklaim sebagai keberhasilan dalam satu periode jabatan.

Sebaliknya, pengentasan kemiskinan adalah kerja sunyi yang melibatkan perbaikan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan keadilan distribusi ekonomi.
Hasilnya tidak instan dan seringkali tidak terlihat dalam bingkai kamera media sosial.
Persoalannya, percepatan pembangunan fisik seringkali justru menjadi beban bagi warga kelas bawah. Alih-alih mendapatkan manfaat, mereka seringkali terpinggirkan oleh gentrifikasi atau kehilangan mata pencaharian akibat alih fungsi lahan. Inilah yang menciptakan jurang: infrastrukturnya melesat ke masa depan, tapi kesejahteraan rakyatnya masih terjebak di masa lalu.

*Mana yang Lebih Utama?*
Jika ditanya mana yang lebih utama, jawabannya jelas: Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.
Infrastruktur seharusnya hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Membangun jembatan tanpa memastikan warga di ujungnya memiliki daya beli untuk melaluinya adalah kesia-siaan ekonomi. Percepatan pembangunan yang tidak dibarengi dengan percepatan penyelarasan kesejahteraan hanya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semu—angka-angka yang bagus di atas kertas, tapi tidak terasa di meja makan rumah tangga miskin.

*Kesimpulan*
Pemerintah perlu mengganti paradigma. “Percepatan” tidak boleh hanya milik semen dan baja. Kita butuh percepatan dalam reformasi agraria, percepatan dalam pemerataan upah yang layak, dan percepatan dalam akses pendidikan berkualitas.

Tanpa keselarasan antara kemajuan fisik dan kesejahteraan manusia, pembangunan hanyalah sebuah monumen kemegahan yang berdiri di atas fondasi ketidakadilan.

Ketua BPI KPNPA RI BOGOR
(Red)