Peristiwa

IRAWANSYAH AKAN GUGAT PN CIBINONG

Beritapantau.com||Cibinong, Bogor – Polemik Seleksi Calon Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, menyisakan tandatanya besar, Para Mediator Non Hakim periode tahun 2025 merasa di Dzolimin oleh Pihak Pengadian Negeri Cibinong.

“Jujur kita kaget Ketika ada Pengumuman di Instagram dengan nama Akun “pncibinong” dalam Pengumuman tersebut menyebutkan “Pemerimaan Calon Mediatot Non Hakim Pengadilan Negeri Cibinong” 

Dengan Pendaftaran dimulai tanggal 1 April 2026 sampai 8 April 2026, Pengumuman tersebut sempat membuat Polemik di antara kami para MNH Pengadilan Negeri Cibinong, Terang Irawansyah yang juga Ketua LBH Bogor ini.

Irawan Menjelaskan dalam Pengumuman Tersebut dicantumkan Persyaratan-persyaratan yang tidak ada dalam PERMA NOMOR.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.  Para Mediator harus dihadapkan dengan Persyaratan yang sama sekali tidak mendasar, termasuk harus Ngurus SKCK di Kepolisian, Keterangan Tidak Pernah di Penjara yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong.

Tidak sampai disitu Panitia juga melakukan Ujian Kompetensi terhadap para Mediator yang sudah Lulus Administrasi, Ujian tersebut diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 April 2026, padahal para Mediator yang ikut Seleksi sudah dinyatakan  Kompeten oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan yang terpenting tidak ada dasar Hukum atas Penyelenggaraan Seleksi dan Ujian Konpetensi oleh Pengadilan Negeri. 

Dalam Ujian Kompetensi tersebut menurut Irawan sangat jauh berbeda dari Ujian Kompetensi pada Umumnya, Peserta hanya diberikan Soal pilihan ganda sebanyak 50 Soal, yang tidak tahu asal soal, bagaimana penilaian dan siapa Pengawasnya, jadi sangat tidak Transfaran, dan sangat rawan, diduga hanya digunakan alat untuk menjegal Mediator Mediator yang Vokal yang tidak sesuai dengan Keingin Oknum Pengadilan Negeri Cibinong.

Menurut Irawan dari Seleksi, Persyaratan dan Sampai Ujian Kompetensi melanggar Aturan Hukum, karena tidak ada payung Hukumnya, karna itu Kami menilai Seleksi, Persyaratan sampai pada Ujian Kompetensi Cacat Hukum, Belum ada satupun Pengadilan Negeri yang melakukan apa yang dilakukan Pengadilan Negeri Cibinong, Pihaknya berpikir akan melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Kami menilai Sekelas Pengadilan Negeri saja bisa melanggar Aturan, Cobalah kita lawan., kita uji dalam Persidangan.

Ketika ditanya kira-kira siapa saja pihak yang dijadikan Pihak dalam Gugatan Nanti, Irawan Menjelaskan, yang Jelas pihak yang akan kami gugat Adalah Panitia Seleksi, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas ( BAWAS) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tutup Irawan
(Red)

MUHAMMAD WAHIDIN

Recent Posts

​Gercep! Kapolsek Citeureup Kompol Edi Santosa Intruksikan Anggotanya Evakuasi Truk Mogok di Pertigaan Kambing

Beritapantau.com||​BOGOR – Respon cepat ditunjukkan oleh Kapolsek Citeureup, Kompol Edi Santosa, dalam menangani keluhan masyarakat…

4 jam ago

DUGAAN MONOPOLI E-PURCHASE PERANGKAT DIGITAL DAN SKANDAL SEWA GEDUNG: BPI KPNPA RI BOGOR DESAK EVALUASI TOTAL DINAS PENDIDIKAN

Beritapantau.com||BOGOR, 21 April 2026 – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik…

14 jam ago

Kades Cipeucang Klarifikasi Isu Pengusiran Wartawan: “Bukan Mengusir, Tapi Tolong Jaga Etika Kebertamuan”

Beritapantau.com||BOGOR – Kepala Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Gopur Atmaja, memberikan klarifikasi tegas terkait…

1 hari ago

OPINI: Menagih Substansi di Balik Tirai Pencitraan Bogor Istimewa.

Beritapantau.com||Kabupaten Bogor kini memasuki babak baru di bawah kemudi Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro…

3 hari ago

Soroti Alokasi Jalan 7,5%, BPI KPNPA RI Ingatkan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Beritapantau.com||BOGOR – Ketua BPI KPNPA RI Bogor, Rizwan Riswanto, memberikan tanggapan atas arahan Gubernur Jawa…

4 hari ago

PANDAWA Desak APH Usut Tuntas Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan ASN di Lingkungan Pemkab Bogor

Beritapantau.com||BOGOR – (17- April- 2026) Koordinator PANDAWA (Pengawal Hak Warga dan Pengawas Anggaran Negara) mengeluarkan…

5 hari ago