• Rab. Apr 15th, 2026

KABUPATEN BOGOR TIDAK LAGI “TEGAR BERIMAN”, PENDIDIKAN DIRAMPOK OLEH “DRAKULA” ANGGARAN

ByMUHAMMAD WAHIDIN

Apr 14, 2026

Beritapantau.com||BOGOR – Semboyan “Tegar Beriman” yang menjadi kebanggaan Kabupaten Bogor kini terasa seperti ironi pahit. Hasil investigasi mendalam mengungkap dugaan praktik korupsi sistematis dan masif di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yang dilakukan secara terang-terangan, seolah mendapat “restu” dari lemahnya pengawasan penegakan hukum.

Kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera turun tangan melakukan intervensi total demi menyelamatkan masa depan anak-anak di Kabupaten Bogor.

Modus Operandi: Digitalisasi atau Penjarahan?
Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi generasi penerus, justru dijadikan ladang perampokan dengan dalih modernisasi. Temuan investigasi menunjukkan pola mengerikan:

Mark-up Gila-gilaan Pengadaan Laptop: Proyek pengadaan laptop untuk Sekolah Dasar (SD) ditemukan mengalami penggelembungan harga yang tidak masuk akal, jauh di atas harga pasar dengan spesifikasi yang meragukan.

Skandal Alat Marching Band: Program pengembangan bakat siswa melalui pengadaan alat marching band tidak luput dari tangan-tangan kotor; anggaran dikuras demi keuntungan pribadi.

Smartboard TV yang “Dirampok”: Proyek papan tulis pintar (smartboard) yang digadang-gadang sebagai tonggak digitalisasi justru menjadi simbol penjarahan anggaran negara.

Pendidikan yang Dihisap “Drakula” Birokrasi.
Praktik ini mirip dengan perilaku drakula: menghisap darah (anggaran) pendidikan hingga kering di saat banyak gedung sekolah di pelosok Bogor masih rusak dan memprihatinkan. Digitalisasi pendidikan hanya dijadikan tameng atau kosmetik untuk menutupi aksi perampokan dana publik

Tudingan “Restu” Penegak Hukum
Hal yang paling mengejutkan dari hasil investigasi ini adalah dugaan adanya pembiaran atau “restu” secara tidak langsung dari oknum penegak hukum. Laporan demi laporan seolah membentur tembok tinggi, menciptakan impunitas bagi para pelaku di Dinas Pendidikan. Jika hukum diam, maka keadilan sedang mati di Kabupaten Bogor.

Tuntutan Kami kepada Presiden RI:
• Instruksikan KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengambil alih penyelidikan seluruh proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam 3 tahun terakhir.
• Lakukan audit investigatif menyeluruh oleh BPK/BPKP terkait proyek digitalisasi pendidikan di Bogor.

Sikat habis “Drakula Anggaran” dan oknum penegak hukum yang menjadi pelindung praktik korupsi ini. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *