Pemdes Balekambang Jonggol Tegaskan Pembangunan Jalan Desa Sudah Sesuai SOP dan Aturan

Jonggol_Beritapantau.com_Pemerintah Desa Balekambang, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebutkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa. Pemdes menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dan disetujui.

“Kami melaksanakan pembangunan jalan desa ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semua tahapan mengikuti SOP dan RAB yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” ujar Kepala Desa Balekambang dalam keterangannya.

Pemdes juga menyampaikan bahwa keterlibatan warga dalam pembangunan tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat. Warga yang berada di lokasi pekerjaan tidak terlibat dalam pekerjaan teknis, melainkan hanya membantu dalam kegiatan ringan yang tidak memerlukan keahlian khusus.

“Memang ada warga setempat yang ikut terlibat, tapi perannya hanya sebatas membantu. Pekerjaan utama tetap dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian dan sesuai dengan spesifikasi teknis,” tambah Kades Anap Balekambang.

Terkait dengan adanya pemberitaan yang menyebutkan hal yang berbeda, Pemerintah Desa menilai informasi tersebut tidak sesuai fakta di lapangan. Pihaknya juga menegaskan bahwa proyek pembangunan ini diawasi secara berlapis oleh berbagai pihak, mulai dari tim pengelola kegiatan desa, BPD, pendamping desa, hingga pemerintah kecamatan.

“Kami sangat menyayangkan pemberitaan yang tidak berdasar. Pembangunan ini justru disambut antusias oleh masyarakat karena manfaatnya langsung dirasakan. Kami terbuka terhadap pengawasan dan siap untuk diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang,” pungkas Kades Anap.

Pemerintah Desa Balekambang berharap klarifikasi ini bisa meluruskan informasi di lapangan serta menghindari kesalahpahaman publik. (MW)