• Kam. Des 12th, 2024

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Angkat Bicara Terkait Viralnya Pemberitaan Beberapa Desa di Wilayah Timur Salah satunya Desa Cicadas

ByMUHAMMAD WAHIDIN

Nov 9, 2024

BOGOR_Beritapantau.com_Viralnya pemberitaan dalam beberapa hari lalu di beberapa media online.

Dan Karenai sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat dan pemberitaan tentang penyalahgunaan dana Bankeu atau Samisade di desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor, membuat Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor angkat bicara ketika dihubungi lewat whatsapp. Sabtu, 09/11/2024

Achmad Y Sogir dari Fraksi PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor,
Mengatakan bahwa “Program pemerataan pembangunan infrastruktur  di desa harus Tepat sasaran. Namun tidak luput  dari pengawasan penggunaan  anggaran Samisade/Bankeu, semua pihak harus berperan aktif mengawasi, sehingga masyarakat tidak dirugikan,  jadi dalam pengawasan bukan saja oleh pihak pemerintah saja, namun semua  pihak berhak mengawasi  jalannya pembangunan  di semua desa  dalam program Samisade/Bankeu”, terangnya.

“Samisade ini di gelontorkan melalui APBD Kabupaten Bogor  untuk semua desa, agar dapat di rasakan langsung oleh Rakyat  Kabupaten Bogor.
Jika ada penyimpangan  atau penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan  ketentuan. Maka  jangan main-main  menggunakan uang rakyat  melalui Samisade/Bankeu tersebut, resikonya berhadapan  dengan  APH, dan semua pihak berhak untuk melaporkan ke pihak APH jika ada penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran tersebut “. Tutup Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor.

Kasie Ekbang Kecamatan Gunung Putri Adit ketika ditemui di kantor kecamatan mengatakan “kami belum bisa berbuat apa-apa, karna belum ada monev dari pihak kami, tentunya ini akan menjadi catatan kami bila mana melakukan monev nanti”,  ujarnya

“Karena notabenenya Kecamatan Gunung Putri merupakan Monev terbaik se-Kabupaten Bogor, maka ini akan menjadi bahan buat kami dan apabila terbukti tentunya harus sesegera mungkin di perbaiki, namun jika tidak di gubris juga, maka pihak APH lah yang lebih berwenang”, ujarnya singkat.   ( Redaksi )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *