Lintas Daerah

Kades Laman Raya:Berpotensi Melanggar UU ITE pasal 27 ayat 3, pasal 310 dan 311 KUHP.

KALIMANTAN BARAT,-BERITAPANTAU.COM

Mengeluarkan pernyataan dan Menyebut nama seseorang yang tidak dikenal, merupakan suatu perbuatan yang menyerang kehormatan (Hak) seseorang terutama nama baik.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Kades Laman Raya, dilaporkan oleh masyarakatnya diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP.

Hal itu menjadi buntut panjang pasalnya salah satu anak dari korban pencemaran nama baik meminta kepala desa (kades) Laman Raya bertanggungjawab atas segala perbuatan yang menyerang nama baik orang tuanya tersebut.

Sebelumya, Dalam berita acara keterangan dan pernyataan verifikasi ijasah kesetaraan paket B kades Laman Raya,yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh kades, menyebutkan beberapa nama yang telah merugikannya dan harus bertanggungjawab terkait terbitnya ijasah tersebut.

Akan tetapi berdasarkan keterangan nama yang disebutkan salah satunya (Sn) tidak mengenal kades laman raya, dan kades laman raya tidak mengenal (Sn), akibat itu kades telah meminta maaf dengan (Sn),

Sementara Momo selaku anak dari (Sn) merasa keberatan dengan pernyataan berita acara yang telah mencemarkan nama baik orang tuanya dan keluarga besarnya, momo juga telah memberikan waktu kepada kades Laman Raya untuk meminta kades memberikan klarifikasi kepihak-pihak terkait dan media terkait pencemaran nama baik orang tuanya, tetapi belum dilakukan oleh kades laman raya.

Hal tersebut menuai tanggapan dari salah satu pakar hukum, FX Nikolas Dosen Hukum Pidana, yang merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Kapuas, Mengatakan bahwa perbuatan dengan menyebutkan nama yang tidak dikenal merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang terutama nama baik,

“kalau dalam hukum pidana ada pasal 220 KUHP yang pada intinya memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal diketahuinya perbuatan itu tidak benar, pasal ini diancam pidana penjara 1 tahun 4 bulan, pasal yang lain terkait hal tersebut yang selalu digunakan dan dikenal dengan pencemaran nama baik, sebagimana diatur dalam pasal 310, 311 KUHP, dan pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang diubah nomor 19 tahun 2016”,ujarnya.

Lanjut FX Nikolas, “Perbedaan antara dua undang-undang ini di deliknya dimana pencemaran nama baik deliknya aduan, melainkan II ITE deliknya Murni, tetapi ini bergantung dengan orang yang merasa dirugikan atau yang diserang (nama baiknya yang diserang), perbedaan lainnya terletak pada ancaman pidananya 310 sembilan bulan dan 311 empat tahun, dan pasal 27 ayat 3 empat tahun”,ujar FX.Nikolas.

MUHAMMAD WAHIDIN

Recent Posts

Panglima Besar Laskar Kuda Putih: Pengakuan Hutan Adat Harus Libatkan Raja dan Sultan

Cirebon, 7 Juni 2026 – Panglima Besar Laskar Kuda Putih Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon, Raden…

15 jam ago

Menanti Kejaksaan Agung Membongkar Borok Transaksional KDMP

Jakarta - Mekanisme pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini berada di titik nadir kepercayaan…

1 hari ago

Dukung Program Presiden Prabowo, HKTI Jabar Gelar Sarasehan dan Pramusda di Kementan RI

JAKARTA – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat menggelar agenda Silaturahmi DPC dan Sarasehan…

3 hari ago

Aksi Humanis Polsek Citeureup: Konsisten Berbagi Nasi Bungkus Setiap Hari Jumat dari Dompet Sukarela Anggota

CITEUREUP – Pemandangan hangat dan menyejukkan hati terlihat di depan Markas Kepolisian Sektor (Mako Polsek)…

3 hari ago

Menuju Bogor Istimewa dan Gemilang, Kades Gunungsari Ajak Warga Maknai HJB ke-544 dengan Aksi Nyata

BOGOR – Momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 tahun 2026 menjadi pijakan penting bagi seluruh…

5 hari ago

Momentum HJB ke-544, Ketua APDESI Citeureup Ajak Sinergikan Potensi Desa Demi Bogor Istimewa Dan Gemilang”

​BOGOR – Kabupaten Bogor merayakan Hari Jadi Bogor (HJB) yang ke-544 dengan penuh khidmat dan…

5 hari ago