Ekonomi Kreatif & Budaya

Rais Laskar Suku Betawi Mendukung PRESIDEN RI Bela Perdamaian PALESTINA-ISRAEL

JAKARTA, BERITAPANTAU.com

Rais Laskar Suku Betawi (David Darmawan) Perwakilan Aliansi perdamaian antar bangsa (Mr. Reinier Pinot) Panglima selatan Laskar Suku Betawi (Panca) mengadakan konferensi pers di masjid istiqlal (13/10)

Rais laskar suku betawi mengutuk keras segala bentuk kekerasan yg terjadi dan yg sedang terjadi di tepi barat (westbank) Gaza dan perebutan wilayah dari perang Palestina-Israel dikatakannya dirinya merasakan kepedihan dan penderitan saudara – saudara kami di palestina, dengan begitu juga kami mengharapkan solusi dan arahan dari Presiden RI (Bapak Ir Hj JOKO WIDODO) yang dimana kami memohon mengirim pasukan penjaga perdamaian (peace keepers) dan juga petugas penjaga Kamtibmas (surety corps) di wilayah Jerusalem, Israel, Palestina dan Gaza yg sedang berperang.

David juga berkata Indonesia itu bisa dijadikan contoh untuk kerukunan kemasyarakatan kerukunan beragama.dan kita juga harus menyingkapi masalah di timur tengah tentang kewilayahan ini dan bagaimana resolusi PBB.kami juga mementingkan adanya menghentikan perang yang ada ,maupun siapa yang benar atau siapa yang salah tapi yang menjadi korban itu sangat banyak.

“Rasulallah bersabda umat muslim itu ibarat satu badan,jikalau ada satu yang sakit maka akan seluruh tubuh yang akan kita rasakan sakit” tegas David.
kita juga berharap negara indonesia yang bergabung di PBB agar kembali lagi ke resolusi resolusi PBB yang sudah memiliki keputusan atau solusi mengenai bagaimana Israel dan Palestina ini bisa hidup berdampingan.

Apalagi saat ini Indonesia Lagi di tahun politik ini juga menjadi tugas Presiden selanjutnya harus mempunyai solusi untuk saudara saudara kita disana. dimana kita harus bisa menunjukan kita sesama muslim harus bisa saling menjaga dan terutama menjadi penjaga dari nilai nilai kemanusiaan di muka bumi ini. https://youtu.be/ORg5jNUYc0M?si=vcu3On7RtePzz9EY (RED)

Ubay

Recent Posts

Tindakan menyisipkan kegiatan ilegal di luar RPJMD ke dalam RKA/APBD merupakan bentuk kesewenang-wenangan pejabat dan berpotensi kuat masuk ke ranah tindak pidana korupsi.

Jakarta - Secara yuridis, APBD wajib linier dengan dokumen perencanaan. Jika ada pemaksaan penyusupan agenda…

9 jam ago

Panglima Besar Laskar Kuda Putih: Pengakuan Hutan Adat Harus Libatkan Raja dan Sultan

Cirebon, 7 Juni 2026 – Panglima Besar Laskar Kuda Putih Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon, Raden…

1 hari ago

Menanti Kejaksaan Agung Membongkar Borok Transaksional KDMP

Jakarta - Mekanisme pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini berada di titik nadir kepercayaan…

2 hari ago

Dukung Program Presiden Prabowo, HKTI Jabar Gelar Sarasehan dan Pramusda di Kementan RI

JAKARTA – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat menggelar agenda Silaturahmi DPC dan Sarasehan…

3 hari ago

Aksi Humanis Polsek Citeureup: Konsisten Berbagi Nasi Bungkus Setiap Hari Jumat dari Dompet Sukarela Anggota

CITEUREUP – Pemandangan hangat dan menyejukkan hati terlihat di depan Markas Kepolisian Sektor (Mako Polsek)…

3 hari ago

Menuju Bogor Istimewa dan Gemilang, Kades Gunungsari Ajak Warga Maknai HJB ke-544 dengan Aksi Nyata

BOGOR – Momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 tahun 2026 menjadi pijakan penting bagi seluruh…

5 hari ago