BOGOR – Kecamatan Klapanunggal memegang peran strategis sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama di Kabupaten Bogor. Wilayah industri ini tercatat kokoh berada di posisi tiga besar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, tepat di bawah Kecamatan Gunung Putri dan Cileungsi.
Namun, kontribusi finansial yang masif tersebut menyisakan ironi pahit. Besarnya PAD yang disetor ternyata tidak berkorelasi linear dengan kue pembangunan yang diterima warga Klapanunggal. Infrastruktur jalan dan fasilitas publik di wilayah ini justru dinilai jauh tertinggal dibanding wilayah lain.
Wacana Ekstrem: Usul Bentuk Kota Sendiri.
Ketimpangan ini memicu reaksi keras dari tingkat akar rumput. Dalam agenda Reses DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) II, Kepala Desa Bantarjati, Supena, secara lantang menyuarakan kekecewaan masyarakat Klapanunggal di hadapan para wakil rakyat.
”Klapanunggal ini penyumbang terbesar ketiga PAD Kabupaten Bogor, tapi pembangunan fasilitas umum masih kalah jauh dengan kecamatan lain,” tegas Supena.
Saking jengahnya menunggu realisasi pembangunan—termasuk mandeknya kejelasan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur—Supena melemparkan ide berani yang di luar dugaan. Ia mengusulkan agar tiga kecamatan raksasa penyumbang PAD terbesar (Klapanunggal, Gunung Putri, dan Cileungsi) bergabung untuk membentuk kota mandiri tersendiri.
Krisis Pendidikan dan Jalan Pemda.
Ketertinggalan Klapanunggal bukan sekadar asumsi, melainkan fakta di lapangan. Supena membeberkan sejumlah rapor merah fasilitas publik di wilayahnya:
- Darurat Pendidikan: Hingga saat ini, Kecamatan Klapanunggal tercatat hanya memiliki satu SMP Negeri dan satu SMA Negeri. Jumlah ini sangat tidak memadai untuk menampung lonjakan usia sekolah di kawasan padat industri tersebut.
- Infrastruktur Jalan Buruk: Dari segi aksesibilitas, masih ada dua desa di Kecamatan Klapanunggal yang sama sekali tidak memiliki ruas jalan berstatus milik Pemerintah Daerah (Pemda).
”Bukan kami iri. Biar bagaimanapun, kebijakan Pemkab Bogor untuk pemerataan pembangunan tetap kami dukung. Tapi masa iya, dalam hal pembangunan infrastruktur jalan misalnya, Klapanunggal bisa kalah dengan wilayah pelosok seperti Desa Malasari (Kecamatan Nanggung)? Ini kan ironis sekali,” ketusnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya.
Desakan Perhatian Lebih dari Pemkab.
Mewakili jeritan suara masyarakat, Supena berharap Pemerintah Kabupaten Bogor membuka mata dan tidak lagi menganaktirikan Klapanunggal dalam plot anggaran pembangunan.
Sebagai wilayah penyumbang modal besar bagi kas daerah, sudah selayaknya Klapanunggal mendapatkan kompensasi pembangunan yang setara. Pemkab Bogor dituntut untuk memberikan perhatian khusus agar pembangunan di berbagai sektor di Klapanunggal bisa tumbuh pesat, sejalan dengan kontribusi ekonomi yang mereka berikan.
(Redaksi)
