KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR DINILAI MELEMPEM, MAFIA ASET MASIH BEBAS BERKELIARAN

Beritapantau.com||BOGOR – Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor dalam mengusut tuntas kasus dugaan penjarahan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapat sorotan tajam. Korps Adhyaksa dinilai lamban dan tidak taring dalam menyentuh para mafia aset. Kondisi ini memicu gelombang protes dari masyarakat yang menuntut kepastian hukum dan transparansi.

Kritik keras salah satunya datang dari Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara). Mereka menilai penanganan kasus yang berjalan di tempat membuat para mafia aset negara masih bisa “lenggang kangkung” tanpa tersentuh hukum.

Desak Transparansi, Jangan Sampai “Di-Peti-Es-Kan”
Aliansi PANDAWA mendesak Kejari Kabupaten Bogor untuk segera mengambil langkah konkret dan membuka progres penyelidikan kepada publik. Mereka mencurigai adanya upaya untuk mengulur-ulur waktu dalam penyelesaian kasus krusial ini.

“Kami mempertanyakan sejauh mana proses hukum ini berjalan. Jangan sampai kasus yang merugikan daerah dan warga Kabupaten Bogor ini sengaja di-peti-es-kan atau diredam secara diam-diam,” ujar perwakilan Aliansi PANDAWA dalam pernyataan sikapnya.

Tuntutan Aliansi PANDAWA
Dalam tuntutannya, aliansi ini menegaskan beberapa poin penting demi menyelamatkan aset negara:

* Percepat Proses Hukum: Kejari harus segera menetapkan tersangka dan tidak mengulur waktu.

* Buka Transparansi Publik: Publik berhak tahu aset mana saja yang dijarah dan siapa dalangnya.

* Sapu Bersih Mafia Aset: Jangan ada tebang pilih atau kompromi hukum dengan para pemburu pemburu aset daerah.

Lambannya respons Kejari Kabupaten Bogor dinilai mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di wilayah Bogor. Jika tidak ada progres signifikan dalam waktu dekat, Aliansi PANDAWA mengancam akan melakukan aksi massa yang lebih besar untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

Koordinator Aliansi PANDAWA, menyatakan bahwa penundaan penegakan hukum dalam kasus ini mencederai kepercayaan masyarakat Bogor. Ia mencurigai adanya upaya sengaja untuk mengulur-ulur waktu agar kasus menguap begitu saja.
“Kami mempertanyakan sejauh mana proses hukum ini berjalan. Jangan sampai kasus yang merugikan daerah dan warga Kabupaten Bogor ini sengaja di-peti-es-kan atau diredam secara diam-diam. Publik butuh transparansi nyata, bukan sekadar janji penyelidikan yang berjalan di tempat,” tegas [Rizwan Riswanto  koordinator Aliansi PANDAWA] dalam pernyataan sikap resminya di Bogor. (Red-ed)