Beritapantau.com||BOGOR, [11-April-2026] – Tren kekayaan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah menjadi sorotan nasional. Berdasarkan analisis LHKPN terbaru, ditemukan sejumlah pejabat yang hartanya melesat hingga ratusan persen dalam periode singkat. Kenaikan ini dinilai “tidak masuk akal” dan menghina akal sehat publik yang sedang berjuang ditengah himpitan ekonomi
“Anomali Kekayaan yang Melukai Keadilan.”
Lonjakan aset mulai dari kepemilikan tanah luas hingga koleksi kendaraan mewah ini dicurigai sebagai Ill-gotten Gains (kekayaan yang diperoleh secara haram). “Kabupaten Bogor ini bukan ladang tambang pribadi. Jika kenaikan harta pejabat melampaui profil penghasilan resminya secara ekstrem, maka patut diduga ada praktik gratifikasi atau pemerasan dalam jabatan,” tegas [Rizwan riswanto/Ketua BPI KPNPA Kabupaten Bogor].
Uji Nyali KPK: Jangan Hanya Jadi Tukang Catat!
Koalisi masyarakat sipil menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berhenti menjadi ‘penonton’ laporan administratif.
“Kami menantang KPK: Gunakan wewenang Anda untuk melakukan Pembuktian Terbalik. Jika pejabat bersangkutan tidak mampu menjelaskan asal-usul hartanya secara logis dan legal, KPK harus segera menaikkan statusnya ke penyidikan. Jangan biarkan LHKPN hanya jadi pajangan kosong tanpa konsekuensi hukum!”
Tuntutan Utama:
Audit Forensik Aset: KPK dan PPATK wajib menyisir aset yang disamarkan atas nama keluarga (nominee) atau pihak ketiga.
Penerapan Pembuktian Terbalik: Memaksa pejabat membuktikan sumber kekayaannya di depan publik dan hukum.
Blacklist Pejabat Hedon: Mendesak Kemendagri mencopot pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar (unexplained wealth) karena cacat integritas.
“Rakyat Bogor tidak butuh pejabat kaya raya, rakyat butuh jalan yang bagus dan layanan publik yang prima. Kemewahan pejabat di atas penderitaan rakyat adalah bentuk korupsi nyata!” tutup pernyataan tersebut. (Red)