Kadis PU Bogor “Alergi” Wartawan, Dugaan Kongkalikong Proyek dan Kontraktor Mencuat

.BOGOR, Beritapantau.com – Kepemimpinan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Bogor, Suryanto, tengah berada di bawah sorotan tajam. Sikapnya yang dinilai arogan dan jauh dari kata profesional memicu desakan kuat kepada Bupati Bogor untuk segera mencopot jabatannya.

​Suryanto dituding sengaja menutup kran informasi publik dengan mengabaikan upaya konfirmasi dari awak media. Padahal, sinergi antara instansi pemerintah dan media massa merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

​Hanya Baca WhatsApp, Transparansi Dipertanyakan
Berdasarkan laporan yang dihimpun, Suryanto berkali-kali dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp untuk klarifikasi terkait isu pembangunan di Kabupaten Bogor. Namun, alih-alih memberikan respons profesional, sang Kadis justru menunjukkan sikap acuh. Pesan yang dikirimkan hanya berstatus “dibaca” tanpa ada sepatah kata pun penjelasan.

​Sikap bungkam ini menimbulkan praduga liar di tengah masyarakat. Muncul dugaan kuat adanya “main mata” atau kongkalikong antara pihak Dinas PU dengan para kontraktor proyek. Bungkamnya seorang pejabat publik seringkali diidentikkan dengan upaya menutupi ketidakberesan di lapangan.

​Melanggar Aturan dan Etika Birokrasi
Sikap tidak kooperatif Suryanto dianggap bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan etika aparatur sipil negara. Beberapa landasan hukum yang dilanggar antara lain:

1. ​UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Pejabat publik berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat.
2. ​UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): Terkait kode etik dan kode perilaku yang menuntut integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima.
3. ​UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Tindakan menghalangi tugas jurnalis dalam mencari informasi dapat dipidana.

​”Seorang Kadis yang tidak becus berkomunikasi dengan media adalah beban bagi Bupati. Jika untuk dikonfirmasi saja susah, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa proyek-proyek di bawah kendalinya bersih dari korupsi?” ujar Wahidin salah satu pengurus AJNI di Bogor.

​Desakan Pencopotan
Masyarakat dan pegiat transparansi mendesak Bupati Bogor untuk tidak tutup mata. Posisi strategis di Dinas PU harus diisi oleh figur yang kompeten, bukan sosok yang justru membangun tembok pembatas dengan publik.

​Jika komunikasi tetap tersumbat dan profesionalisme diabaikan, maka tidak ada pilihan lain bagi Bupati selain melakukan evaluasi total dan mencopot Suryanto dari kursinya demi menyelamatkan citra Pemerintah Kabupaten Bogor. (Red)