Hukum & Kriminal

Perkara Pelaporan Sekretaris Desa Klapanunggal oleh Ketua AWPI Bogor Timur Mulai di Lirik Polres Bogor

BOGOR_Beritapantau.com_Senin tanggal 2 Desember 2024, Ketua AWPI Bogor Timur Supriyadi di temani oleh Ketua AWPI Kabupaten Bogor Diana Papilaya, mendatangi Kantor Kepolisian Resort Bogor untuk menanyakan perkembangan LP dengan terlapor Sekretaris Desa Klapanunggal dan hasilnya cukup memuaskan, karena pihak Penyidik Reskrim Polres Bogor telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan dengan nomor : Sp . Lidik/ 2388 / XI / 2024 / Reskrim tanggal 11 November 2024

Selanjutnya, untuk kepentingan penyelidikan perkara, saudara S selaku pelapor di periksa oleh penyidik untuk kepentingan pembuatan BAP ( Berita Acara Penyelidikan), serta untuk tahapan selanjutnya pihak penyidik yang menangani perkara ini rencananya akan memanggil saksi-saksi dari pihak pelapor dalam waktu dekat

Dan Ketua AWPI Kabupaten Bogor mengatakan “Sangat mengapresiasi pihak Polres Bogor yang telah menindak lanjuti laporan salah satu anggota kami”, ujarnya.

Harapan dari pelapor dan Ketua AWPI Kabupaten Bogor serta rekan rekan-rekan wartawan yang lain, yakni agar supaya pihak penyidik Reskrim polres Bogor dapat dengan segera memanggil terlapor tentunya setelah melalui beberapa tahapan pemeriksaan saksi dari pihak pelapor, “ya intinya mohon agar segera di tuntaskan masalah ini”, demikian pungkas ketua AWPI Kabupaten Bogor Bunda Diana Papilaya

Pelapor mengatakan ” Semoga dengan kejadian ini, tidak ada lagi sekdes-sekdes ataupun pejabat lainnya yang arogansi, apalagi terhadap rekan-rekan wartawan ataupun LSM yang datang dengan sopan santun, dengan maksud hendak konformasi secara baik-baik, janganlah ada pilih kasih atau merendahkan profesi siapapun itu orangnya, dan semoga kejadian ini menjadi pembelajaran bagi yang bersangkutan dan bagi yang lainnya juga”, tutup Ketua AWPI Bogor Timur. (Redaksi)

MUHAMMAD WAHIDIN

Recent Posts

*​Wujud Nyata Polri Peduli Petani, Sat Lantas Polres Kuningan Sukseskan Program Ketahanan Pangan*

Kuningan, 15 Juni 2026 – Sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap sektor pertanian dan upaya mendukung…

7 jam ago

Suara Rakyat Bukan Musuh: Mengawal Kemudi Bangsa Menuju 2045

Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd. Pemerhati Sosial dan Budaya | Lembaga Kajian Sosial dan Budaya…

1 hari ago

Ungguli 6 Kandidat Lain, Peri Rizki Dipercaya Pimpin DPC PKB OKU Melalui Keputusan Final

​BATURAJA – Langkah politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memasuki…

4 hari ago

Bocoran BAP Kasus Suap MBG Soni Sanjaya: Aliansi PANDAWA Sebut Keserakahan Dilakukan Berjamaah oleh Tokoh Besar

JAKARTA – Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara) mengeluarkan pernyataan sikap kritis…

5 hari ago

BPI KPNPA RI Bogor Raya Kritik Tajam Kinerja Kejari Cibinong: Mandul, Kasus Korupsi Seperti Ditelan Bumi.

BOGOR – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA…

6 hari ago

Tindakan menyisipkan kegiatan ilegal di luar RPJMD ke dalam RKA/APBD merupakan bentuk kesewenang-wenangan pejabat dan berpotensi kuat masuk ke ranah tindak pidana korupsi.

Jakarta - Secara yuridis, APBD wajib linier dengan dokumen perencanaan. Jika ada pemaksaan penyusupan agenda…

1 minggu ago