Politik

RAMA : Demokrasi Adalah Cara Bukan Tujuan

Jakarta_Beritapantau.com_Pada 27 November 2024, Seluruh wilayah Indonesia akan merayakan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Untuk itu, pemerintah menetapkan hari pemungutan suara menjadi hari libur nasional.

Divisi Hukum RAKYAT ADVOKASI MANDIRI (RAMA) Rahmat Aminudin, S.H.  menyebutkan, kita harus memahami bahwa demokrasi adalah cara bukan tujuan.

“Walaupun cara dan tujuan harus selaras dengan etika (fatsoen) politik, oleh sebab itu demokrasi sebagai cara, maka seharusnya pemilih lebih bisa memaknai ajang pilkada secara riang gembira, memaknai perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi “.

Warga pun sebagian besar tak lagi “terkotak-kotak” secara nyata akibat beda dukungannya Ujar Rahmat yang juga aktif sebagai Praktisi Hukum serta berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di sekitaran wilayah Jakarta Barat.

Rahmat pun mengatakan bahkan mereka kerap berbaur mengenakan atribut masing-masing calon kepala daerah. Sebab, tak semua atribut yang mereka kenakan seperti baju/kaos dan topi menandakan nanti itu yang bakal dipilih.

Masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang menjadi “target lumbung suara” dengan cara diberi atribut tersebut, mengaku menerima dan mengenakan sebagai bentuk apresiasi dan menyemarakkan pilkada.

Di sini pemikiran jernih harus tetap dikedepankan oleh warga atau calon pemilih jangan sampai “termakan” dengan ajakan atau hasutan yang justru kontra produktif.

Sebab, masing-masing warga dijamin kebebasannya untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani, terlepas dengan rekam jejak sosok yang akan dipillihnya nanti. Dan yang terpenting adalah mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan menentukan pilihan sesuai hati nurani secara gembira Pungkas nya. (Redaksi)

MUHAMMAD WAHIDIN

Recent Posts

*​Wujud Nyata Polri Peduli Petani, Sat Lantas Polres Kuningan Sukseskan Program Ketahanan Pangan*

Kuningan, 15 Juni 2026 – Sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap sektor pertanian dan upaya mendukung…

4 jam ago

Suara Rakyat Bukan Musuh: Mengawal Kemudi Bangsa Menuju 2045

Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd. Pemerhati Sosial dan Budaya | Lembaga Kajian Sosial dan Budaya…

1 hari ago

Ungguli 6 Kandidat Lain, Peri Rizki Dipercaya Pimpin DPC PKB OKU Melalui Keputusan Final

​BATURAJA – Langkah politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memasuki…

4 hari ago

Bocoran BAP Kasus Suap MBG Soni Sanjaya: Aliansi PANDAWA Sebut Keserakahan Dilakukan Berjamaah oleh Tokoh Besar

JAKARTA – Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara) mengeluarkan pernyataan sikap kritis…

5 hari ago

BPI KPNPA RI Bogor Raya Kritik Tajam Kinerja Kejari Cibinong: Mandul, Kasus Korupsi Seperti Ditelan Bumi.

BOGOR – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA…

6 hari ago

Tindakan menyisipkan kegiatan ilegal di luar RPJMD ke dalam RKA/APBD merupakan bentuk kesewenang-wenangan pejabat dan berpotensi kuat masuk ke ranah tindak pidana korupsi.

Jakarta - Secara yuridis, APBD wajib linier dengan dokumen perencanaan. Jika ada pemaksaan penyusupan agenda…

1 minggu ago