Jakarta – Secara umum, capaian pelaksanaan aksi pencegahan korupsi 2023-2024 pada Triwulan V tahun 2024 (B15) berada di kisaran 38,37%. Terjadi peningkatan dari capaian triwulan sebelumnya, namun masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 50%.
Berbagai upaya evaluasi, simplikasi dan percepatan pun dilakukan agar implementasi aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bisa tercapai sebagaimana yang telah direncanakan.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Pembahasan Aksi dan Percepatan Pemenuhan Capaian Aksi Stranas PK di lingkungan internal, di Jakarta, Jumat (28/06/2024) lalu.
Rapat ini menjadi platform bagi seluruh komponen Kemendagri, termasuk Ditjen Dukcapil untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memenuhi 11 Aksi Pencegahan Korupsi dari Stranas PK.
“Seluruh komponen di Kemendagri berkomitmen untuk memenuhi 11 Aksi Pencegahan Korupsi dari Stranas PK. Capaian dari aksi-aksi ini akan menjadi poin penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB),” ungkap Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kemendagri, Teguh Narutomo saat membuka rapat.
Ditjen Dukcapil, sebagai salah satu komponen di Kemendagri, mendapatkan tugas pada Aksi ke-6 yaitu Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk Data Pemerintah.
“Kami dari Ditjen Dukcapil telah menyerahkan bukti-bukti terkait langkah-langkah strategis memenuhi Aksi ke-6 dan menguploadnya ke sistem yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelas Plt. Direktur IKDN Mensuseno yang hadir bersama Direktur PIAK Handayani Ningrum.
Untuk aksi interoperabilitas NIK dalam program pemerintah, perkembangan yang cukup signifikan di periode ini adalah terpadankannya data Bantuan Langsung Tunas Dana Desa (BLT DD) 2023 dengan Kemensos. Hal ini menempatkan capaian pelaksanaan aksi tersebut menduduki peringkat 6 sebagai aksi dengan capaian tertinggi pada periode B15, yaitu sebesar 44,50%.
Stranas PK berhasil mendorong pemadanan 2.601.206 data penerima BLT DD yang dikirimkan oleh Kemendes dengan hasil hanya 177.428 atau 6,82% yang teridentifikasi sebagai penerima PKH.
“Kami dari Ditjen Dukcapil akan terus berkoordinasi dengan seluruh komponen di Kemendagri untuk memastikan seluruh Aksi Pencegahan Korupsi dari Stranas PK dapat terpenuhi dengan baik. Kami berharap, upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia,” kata Direktur Handayani Ningrum, menambahkan.
Seluruh komponen di Kemendagri, termasuk Ditjen Dukcapil, berkomitmen untuk memenuhi 11 Aksi Pencegahan Korupsi dari Stranas PK. Hal ini sejalan dengan upaya Kemendagri untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. bay***