PEMERINTAH

Bantah Sedang Bersama Fadia Arafiq saat OTT, Ahmad Luthfi: Saya Baru Tahu Tadi Pagi

BERITAPANTAU.COM||​SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan respons tegas terkait kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa (3/3/2026).

​Luthfi mengaku terkejut namanya ikut terseret dalam keterangan awal yang disampaikan Fadia saat penangkapan di Semarang. Ia secara resmi menepis klaim yang menyebutkan dirinya sedang bersama sang Bupati saat petugas KPK melakukan penyergapan.

​”Saya justru baru mendengar kabar (penangkapan) itu pada Selasa pagi tadi,” ujar Ahmad Luthfi menanggapi pernyataan Fadia Arafiq.

​Menekankan Integritas dan Keprihatinan
​Di samping klarifikasi mengenai keberadaannya, Gubernur Jawa Tengah menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas kasus hukum yang menjerat kepala daerah di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa kejadian ini merupakan tamparan sekaligus peringatan keras bagi seluruh pejabat publik.

​”Peristiwa ini harus menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik di Jawa Tengah. Penting bagi kita semua untuk selalu menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi sekecil apa pun,” tegasnya.

​Komitmen Birokrasi Bersih
​Ahmad Luthfi juga kembali mengingatkan para aparatur sipil negara dan pejabat daerah untuk fokus pada penciptaan birokrasi yang bersih dan transparan. Menurutnya, pelayanan publik yang maksimal hanya bisa dicapai jika para pemimpinnya memegang teguh nilai kejujuran.

​Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus melakukan pendalaman terkait kasus yang menjerat Fadia Arafiq tersebut. Gubernur Luthfi memastikan bahwa jalannya roda pemerintahan di Jawa Tengah akan tetap stabil dan menghormati penuh proses hukum yang berlaku. (MW)

MUHAMMAD WAHIDIN

Recent Posts

*​Wujud Nyata Polri Peduli Petani, Sat Lantas Polres Kuningan Sukseskan Program Ketahanan Pangan*

Kuningan, 15 Juni 2026 – Sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap sektor pertanian dan upaya mendukung…

7 jam ago

Suara Rakyat Bukan Musuh: Mengawal Kemudi Bangsa Menuju 2045

Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd. Pemerhati Sosial dan Budaya | Lembaga Kajian Sosial dan Budaya…

1 hari ago

Ungguli 6 Kandidat Lain, Peri Rizki Dipercaya Pimpin DPC PKB OKU Melalui Keputusan Final

​BATURAJA – Langkah politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memasuki…

4 hari ago

Bocoran BAP Kasus Suap MBG Soni Sanjaya: Aliansi PANDAWA Sebut Keserakahan Dilakukan Berjamaah oleh Tokoh Besar

JAKARTA – Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara) mengeluarkan pernyataan sikap kritis…

5 hari ago

BPI KPNPA RI Bogor Raya Kritik Tajam Kinerja Kejari Cibinong: Mandul, Kasus Korupsi Seperti Ditelan Bumi.

BOGOR – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA…

6 hari ago

Tindakan menyisipkan kegiatan ilegal di luar RPJMD ke dalam RKA/APBD merupakan bentuk kesewenang-wenangan pejabat dan berpotensi kuat masuk ke ranah tindak pidana korupsi.

Jakarta - Secara yuridis, APBD wajib linier dengan dokumen perencanaan. Jika ada pemaksaan penyusupan agenda…

1 minggu ago