Pendaftaran Calon RT/RW di Desa Rancabungur di Pungut Biaya, Sekjend AJNI Kang Donie Desak Pemerintah Kabupaten Bogor Segera Bertindak Tegas

Rancabungur – Beritapantau.com-, 22 Oktober 2025 – Kang Donie, Sekretaris Jenderal Pusat Asosiasi Jurnalis Nusantara Indonesia (AJNI), memberikan pernyataan tegas menanggapi munculnya dugaan pemungutan biaya pendaftaran calon ketua RT dan RW di Desa Rancabungur yang dinilai sangat merugikan dan mencederai prinsip demokrasi di tingkat desa.

“Rencana pemungutan biaya pendaftaran dalam proses pemilihan RT dan RW tidak hanya menyalahi aturan tetapi juga melemahkan nilai demokrasi akar rumput yang saat ini sedang kita bangun bersama,” ujar Kang Donie penuh keprihatinan.

Menurutnya, pengenaan biaya tunggal maupun bervariasi kepada para calon kandidat sangat tidak manusiawi dan bisa melahirkan praktik diskriminasi terselubung yang membatasi hak warga untuk berpartisipasi secara demokratis. “Pemerintah desa dan panitia pemilihan semestinya menjadi fasilitator yang memberikan kesempatan seluas-luasnya tanpa membebani calon dengan biaya, apalagi dengan nominal yang cukup besar,” tambah Kang Donie.

Ia juga mengingatkan dampak buruk dari praktik ini yang bukan hanya merugikan calon-calon yang potensial tetapi juga berimbas pada citra buruk pemerintahan desa secara keseluruhan. “Ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat, bahkan bisa berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan di tingkat desa. Ketika warga merasa proses demokrasi dibajak oleh kepentingan finansial, maka ikutannya adalah hilangnya partisipasi publik dan kelesuan kemajuan desa,” jelasnya.

Kang Donie menegaskan bahwa AJNI mengutuk keras segala bentuk pungutan liar dalam proses penyelenggaraan pemilihan di desa, termasuk dugaan yang terjadi di Desa Rancabungur. Dia mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi pengawas segera turun tangan melakukan audit dan pengawasan menyeluruh. “Kita perlu memastikan bahwa tata kelola desa berjalan bersih, transparan, dan benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk menguntungkan kelompok tertentu,” ujarnya.

Selaku organisasi yang konsisten mengawal kebebasan pers dan transparansi pemerintahan, AJNI berkomitmen memberikan dukungan kepada masyarakat dan media lokal dalam mengungkap praktik-praktik korupsi dan ketidakadilan di tingkat desa. “Kami menyerukan agar seluruh pihak yang mengemban amanah pemerintahan desa dapat bekerja profesional dan menghindari tindakan yang merusak kepercayaan rakyat,” tutup Kang Donie.

AJNI juga mengimbau masyarakat Desa Rancabungur untuk tetap waspada dan aktif mengawasi proses pemilihan RT dan RW agar berjalan jujur, adil, dan bermartabat. (Red)