Warga Dua Kecamatan Gelar Aksi Damai, Tuntut Tanggung Jawab atas Kerusakan Jalan Akibat Proyek Bendungan Cijurai

Balekambang, Kecamatan Jonggol_Beritapantau.com_Jum’at, 11 Juli 2025. Ratusan warga dari Desa Balekambang, Desa Sirnagali, Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, dan Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, menggelar aksi damai sebagai bentuk kekecewaan atas dampak buruk yang ditimbulkan oleh pembangunan Bendungan Cijurai

Warga menyuarakan keresahan mereka akibat kerusakan parah pada jalan kabupaten yang menjadi jalur pengangkutan material proyek. Selain itu, kabel PLN dan lampu penerangan jalan (PJU) yang rusak akibat proyek belum juga diperbaiki, mengakibatkan pemadaman di malam hari.

Warga mengaku bukan menolak proyek, namun kecewa dengan pelaksanaan di lapangan yang mengabaikan hak dan keselamatan warga. Termasuk komitmen awal antara pihak proyek dan warga bahwa kendaraan berat akan beroperasi hanya di malam hari, kini dilanggar. Truk-truk proyek melintas sepanjang hari, mengganggu aktivitas warga, termasuk anak-anak yang berangkat sekolah.

Yang lebih disesalkan, pemerintah Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Sukamakmur telah beberapa kali menyurati pihak terkait, namun hingga kini belum ada tanggapan resmi atau langkah nyata di lapangan. Hal ini menambah ketidakpercayaan warga terhadap keseriusan pihak pelaksana proyek dan instansi pengawas.

“Kami tidak minta banyak. Kami cuma minta keadilan, komunikasi yang baik, dan tanggung jawab terhadap dampak yang nyata-nyata merugikan kami,” ujar seorang warga dari Sukadamai.

Tuntutan warga dalam aksi damai ini antara lain:
Perbaikan total jalan kabupaten yang rusak berat akibat aktivitas proyek.
Penggantian dan perbaikan kabel PLN dan PJU yang rusak dan menyebabkan pemadaman.
Penegakan kembali kesepakatan waktu operasional kendaraan proyek (hanya malam hari). Respon resmi dari pihak proyek terhadap surat dari kecamatan dan warga. Pembukaan forum komunikasi terbuka antara pelaksana proyek dan perwakilan masyarakat.

Warga menegaskan bahwa aksi damai ini adalah bentuk aspirasi yang sah dan dijamin undang-undang. Mereka berharap semua pihak, termasuk kontraktor proyek, pemerintah daerah, dan instansi pusat, tidak menutup mata terhadap keluhan yang sudah berkali-kali disampaikan.
“Kami ingin proyek ini sukses, tapi tidak dengan mengorbankan rakyat kecil,” tegas salah satu tokoh masyarakat Jonggol. (MW)