Peristiwa

Ketua Umum FABEM Zainuddin Arsyad : Candaan Gus Miftah Tak Searah Dengan Misi Presiden Prabowo yang Cinta Terhadap Rakyat Kecil

JAKARTA_Beritapantau.com_Kita yang berlatar belakang sarjana dan aktivis pergerakan seharusnya mengapresiasi Presiden RI ke 8, Bapak Prabowo Subianto, yang menulis buku, mengkaji, dan berpidato senantiasa membelah kaum lemah. Ada beberapa contoh sederhana bisa kita lihat dan dengarkan.

Beliau Presiden Prabowo mengungkapkan lebih hormat kepada pedagang asongan dari pada kelompok intelektual dan elit. Kata Presiden Pabowo saat berpidato di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) 29 Maret 2024 lalu.

” Saudara boleh bangga menjadi sarjana tapi dalam hati saya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama perkerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayannelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk mencari makan untuk istri dan anaknya.  Si pedagang kaki lima tiap hati keluar mendorong grobak keringat dan fisik mencari makan untuk anak dan istrinya.  Itu yang kita hormati, mereka mulia, mereka jujur,  mereka halal,” ungkap Presiden Prabowo.

Kebijakan menghapus utang pedangang UMKM
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan yang menghapus utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya.

Adapun UMKM lainnya tersebut, di antaranya UMKM mode/busana, kuliner, industri kreatif. Penghapusan utang macet ini ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024 di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) malam.

Didalam buku Pradoks Indonesia yang tulisan Bapak Prabowo ingin pemerataan ekonomi yang berkeadilan sampai sampai tingkat UMKM. Ia harapkan ekonomi tidak didominasi elite. Negara harus hadir mengintervensi agar nasib ekonomi rakyat supaya terjamin dan berkeadilan. “Kita tidak boleh punya pendapat: Yang kuat, tambah kuat. Yang tidak kuat, terserah. Pendapat seperti itu bukan Pancasila, bukan cita-cita pendiri bangsa,” ungkap Prabowo (h.147).

Dari tiga hal yang kita dengar, baca dan amati tersebut pidato beliau  berpihak pada pedagang asongan, ditindaklanjuti dengan kebijakan menghapus utang UMKM didasari tulisan yang beliau tulis dalam buku pradoks Indonesia untuk pemerataan ekonomi keseluruhan rakyat Indonesia. Maka kesimpulan kita beliau seorang Pancasilis sejati yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Berbeda dengan pembantu beliau Gus Miftah yang bercanda dan beberapa elit disamping Pak Prabowo yang masih terlihat belum searah dengan rencana strategis pembangunan ekonomi beliu baik dalam pidato, tulisan buku maupun kebijakan yang sedang dibuat dan akan segera berlaku di tahun 2025.

Tugas kita saat ini adalah bersatu mendukung arah kebijakan Pak Prabowo dengan mengawasi semua kinerja pembantu beliau, dan perangkat pemerintah dari pusat hingga tingkat daerah bahkan sampai ke desa. Kaum intelektual harus berani bersuara dan mengkritik sepanjang itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan memiliki data yang cukup.

(Redaksi sumber Zainuddin Arsyad S.Ip, Ketua Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa)

MUHAMMAD WAHIDIN

Recent Posts

*​Wujud Nyata Polri Peduli Petani, Sat Lantas Polres Kuningan Sukseskan Program Ketahanan Pangan*

Kuningan, 15 Juni 2026 – Sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap sektor pertanian dan upaya mendukung…

7 jam ago

Suara Rakyat Bukan Musuh: Mengawal Kemudi Bangsa Menuju 2045

Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd. Pemerhati Sosial dan Budaya | Lembaga Kajian Sosial dan Budaya…

1 hari ago

Ungguli 6 Kandidat Lain, Peri Rizki Dipercaya Pimpin DPC PKB OKU Melalui Keputusan Final

​BATURAJA – Langkah politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) memasuki…

4 hari ago

Bocoran BAP Kasus Suap MBG Soni Sanjaya: Aliansi PANDAWA Sebut Keserakahan Dilakukan Berjamaah oleh Tokoh Besar

JAKARTA – Aliansi PANDAWA (Pengawalan Hak Warga dan Pengawasan Anggaran Negara) mengeluarkan pernyataan sikap kritis…

5 hari ago

BPI KPNPA RI Bogor Raya Kritik Tajam Kinerja Kejari Cibinong: Mandul, Kasus Korupsi Seperti Ditelan Bumi.

BOGOR – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA…

6 hari ago

Tindakan menyisipkan kegiatan ilegal di luar RPJMD ke dalam RKA/APBD merupakan bentuk kesewenang-wenangan pejabat dan berpotensi kuat masuk ke ranah tindak pidana korupsi.

Jakarta - Secara yuridis, APBD wajib linier dengan dokumen perencanaan. Jika ada pemaksaan penyusupan agenda…

1 minggu ago